Pemberdayaan harus menjadi tujuan semua pembangunan masyarakat. Kata tersebut telah terlalu banyak digunakan pada tahun-tahun terakhir, tetapi pengertian yang dibahas di dalam Bab 3 buku ini, pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka (capacity) untuk menentukan masa depan mereka, dan untuk berpartisipasi dan mengubah kehidupan masyarakat mereka.
Strategi lengkap pemberdayaan mengharuskan hambatan-hambatan yang menyebabkan orang tidak dapat menggunakan kekuasaannya harus dipahami dan diatasi. Hambatan-hambatan ini termasuk struktur-struktur penindasan (kelas, gender dan ras/etnis), bahasa, pendidikan, mobilitas pribadi, dan dominasi oleh elit dari struktur-struktur kekuasaan masyarakat. Dipahami dari istilah-istilah ini, maka, pemberdayaan adalah suatu bentuk perubahan radikal, yang harus membalik struktur-struktur dominasi yang ada.
Terlalu berlebihan untuk berharap bahwa setiap proyek pembangunan masyarakat akan mampu mencapai pemberdayaan sendiri-sendiri. Memang, setiap proyek yang secara eksplisit berusaha untuk mencapainya hampir pasti gagal. Pembangunan masyarakat, namun demikian, dapat mempunyai tujuan-tujuan umum pemberdayaan yang lebih sederhana. Setiap peningkatan pemberdayaan bagian-bagian yang lebih miskin (disadvantaged) dari masyarakat akan membantu untuk menghasilkan masyarakat yang secara sosial lebih adil, dan pemberdayaan para anggota masyarakat lokal akan menguatkan masyarakat itu dan memungkinkan penggunaan struktur-struktur berbasis masyarakat yang lebih efektif. Demikian pula, semua strategi yang menguatkan struktur-struktur yang bertentangan dengan pemberdayaan mungkin sekali melemahkan dan bukan menguatkan aktivitas masyarakat.
Sejauh mana program pembangunan masyarakat akan secara eksplisit melakukan pemberdayaan akan bervariasi. Dalam banyak contoh pemberdayaan merupakan hasil sampingan (by-product) dari proses pembangunan lainnya, bukan hasil dari tujuan umum yang dinyatakan. Misalnya, suatu program daur ulang masyarakat, kelas keaksaraan untuk orang dewasa, dan operasi perlindungan kaum wanita akan dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga orang-orang terlibat, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan, diberdayakan oleh proses tersebut. Untuk mencapainya, warga masyarakat harus didorong untuk mengambil kendali dari proyek-proyek itu sendiri, dan melalui cara itu belajar bahwa mereka dapat benar-benar mempunyai kontrol terhadap masyarakat dan kehidupan mereka. Mereka kemudian tidak hanya dipandang sebagai ‘pembantu sukarela’ tetapi sebagai bagian vital dari proses; proyek tersebut menjadi proyek ‘mereka’.
Dalam mendorong pemberdayaan, kehati-hatian harus dijaga agar tidak memperturutkan hati dalam menyarankan bahwa ‘bila anda benar-benar menginginkan sesuatu dan berusaha dengan keras untuk mendapatkannya anda akan mendapatkannya’. Tidaklah benar bahwa seseorang dapat mendapatkan segala sesuatu yang ingin diperolehnya, atau pemberdayaan hanyalah masalah memberitahukan pada orang-orang bahwa mereka dapat mempunyai kekuasaan (power) dan apa yang harus mereka lakukan adalah mengambilnya. Membuat orang merasa baik, dan memberi kepada mereka motivasi dan kepercayaan memang penting——-mungkin juga perlu——tetapi tentu saja tidaklah cukup. Mengerjakan strategi pemberdayaan yang sebenarnya memerlukan waktu yang lama, energi dan komitmen (Liffman 1978), dan memerlukan perubahan struktural, yang mungkin sekali harus melalui perlawanan dan membutuhkan perjuangan keras yang panjang. Tingkat keberhasilan kebanyakan proyek pembangunan masyarakat sedang-sedang saja, tetapi bukan berarti bahwa itu tidak penting.
Prinsip-prinsip lainnya adalah seringkali membatasi pemberdayaan; bila orang ‘diberdayakan’ sehingga mereka dapat menjalankan gaya hidup yang luar biasa dan secara ekologi tidak sustainable, atau mereka dapat menjadi secara lebih efektif mengeksploitasi orang lain, maka ‘pemberdayaan’ tersebut tidak dapat dibenarkan. Ada batas-batas hasil pemberdayaan, karena ada batas-batas terhadap semua hasil masyarakat, yang menjadi keharusan dari perspektif ekologi dan keadilan sosial.
Strategi lengkap pemberdayaan mengharuskan hambatan-hambatan yang menyebabkan orang tidak dapat menggunakan kekuasaannya harus dipahami dan diatasi. Hambatan-hambatan ini termasuk struktur-struktur penindasan (kelas, gender dan ras/etnis), bahasa, pendidikan, mobilitas pribadi, dan dominasi oleh elit dari struktur-struktur kekuasaan masyarakat. Dipahami dari istilah-istilah ini, maka, pemberdayaan adalah suatu bentuk perubahan radikal, yang harus membalik struktur-struktur dominasi yang ada.
Terlalu berlebihan untuk berharap bahwa setiap proyek pembangunan masyarakat akan mampu mencapai pemberdayaan sendiri-sendiri. Memang, setiap proyek yang secara eksplisit berusaha untuk mencapainya hampir pasti gagal. Pembangunan masyarakat, namun demikian, dapat mempunyai tujuan-tujuan umum pemberdayaan yang lebih sederhana. Setiap peningkatan pemberdayaan bagian-bagian yang lebih miskin (disadvantaged) dari masyarakat akan membantu untuk menghasilkan masyarakat yang secara sosial lebih adil, dan pemberdayaan para anggota masyarakat lokal akan menguatkan masyarakat itu dan memungkinkan penggunaan struktur-struktur berbasis masyarakat yang lebih efektif. Demikian pula, semua strategi yang menguatkan struktur-struktur yang bertentangan dengan pemberdayaan mungkin sekali melemahkan dan bukan menguatkan aktivitas masyarakat.
Sejauh mana program pembangunan masyarakat akan secara eksplisit melakukan pemberdayaan akan bervariasi. Dalam banyak contoh pemberdayaan merupakan hasil sampingan (by-product) dari proses pembangunan lainnya, bukan hasil dari tujuan umum yang dinyatakan. Misalnya, suatu program daur ulang masyarakat, kelas keaksaraan untuk orang dewasa, dan operasi perlindungan kaum wanita akan dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga orang-orang terlibat, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan, diberdayakan oleh proses tersebut. Untuk mencapainya, warga masyarakat harus didorong untuk mengambil kendali dari proyek-proyek itu sendiri, dan melalui cara itu belajar bahwa mereka dapat benar-benar mempunyai kontrol terhadap masyarakat dan kehidupan mereka. Mereka kemudian tidak hanya dipandang sebagai ‘pembantu sukarela’ tetapi sebagai bagian vital dari proses; proyek tersebut menjadi proyek ‘mereka’.
Dalam mendorong pemberdayaan, kehati-hatian harus dijaga agar tidak memperturutkan hati dalam menyarankan bahwa ‘bila anda benar-benar menginginkan sesuatu dan berusaha dengan keras untuk mendapatkannya anda akan mendapatkannya’. Tidaklah benar bahwa seseorang dapat mendapatkan segala sesuatu yang ingin diperolehnya, atau pemberdayaan hanyalah masalah memberitahukan pada orang-orang bahwa mereka dapat mempunyai kekuasaan (power) dan apa yang harus mereka lakukan adalah mengambilnya. Membuat orang merasa baik, dan memberi kepada mereka motivasi dan kepercayaan memang penting——-mungkin juga perlu——tetapi tentu saja tidaklah cukup. Mengerjakan strategi pemberdayaan yang sebenarnya memerlukan waktu yang lama, energi dan komitmen (Liffman 1978), dan memerlukan perubahan struktural, yang mungkin sekali harus melalui perlawanan dan membutuhkan perjuangan keras yang panjang. Tingkat keberhasilan kebanyakan proyek pembangunan masyarakat sedang-sedang saja, tetapi bukan berarti bahwa itu tidak penting.
Prinsip-prinsip lainnya adalah seringkali membatasi pemberdayaan; bila orang ‘diberdayakan’ sehingga mereka dapat menjalankan gaya hidup yang luar biasa dan secara ekologi tidak sustainable, atau mereka dapat menjadi secara lebih efektif mengeksploitasi orang lain, maka ‘pemberdayaan’ tersebut tidak dapat dibenarkan. Ada batas-batas hasil pemberdayaan, karena ada batas-batas terhadap semua hasil masyarakat, yang menjadi keharusan dari perspektif ekologi dan keadilan sosial.
Jim Ife, Bab 8 (Principle of community work)
0 comments:
Posting Komentar