“Kemandirian dan Kebebasan dari Negara”

Kemandirian (self-reliance)

self-reliance (kemandirina) menyiratkan bahwa masyarakat harus berusaha menggunakan sumberdaya yang dimilikinya sendiri bila memungkinkan dan tidak menggantungkan diri pada dukungan pihak luar. Ini berlaku terhadap semua bentuk sumberdaya: keuangan, teknis, alam dan manusia. Pembangunan masyarakat berusaha mengidentifikasi dan menggunakan sumberdaya ini di masyarakat itu sendiri seluas-luasnya (walaupun terutama dalam hal sumber daya alam, hambatan-hambatan sustainabilitas harus diperhatikan).

Ini dapat dicapai dengan berbagai macam cara. Pembangunan sistem-sistem berbasis lokal seperti “Local exchange trading systems” (LETS) merupakan suatu cara yang baik untuk menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang yang belum dipergunakan dan menjamin nilai-nilai tenaga kerja penduduk tetap di dalam masyarakat tersebut. Mengusahakan dukungan finansial lokal untuk proyek-proyek masyarakat tidak selalu mungkin, tetapi biasanya lebih senang bergantung pada sumberdaya pendanaan dari luar, sampai mau tak mau harus memaksakan kondisi-kondisinya sehingga belum tentu sesuai dengan kepentingan masyarakat tersebut.

Inventarisasi kepentingan dan keahlian di masyarakat dan kemudian mempermudah aksesnya saja dapat menjadi aktivitas pembangunan yang bermanfaat. Banyak orang dan organisasi tidak mengetahui keahlian-keahlian apa yang tersedia secara lokal, dan inventarisasi merupakan langkah pertama, terutama dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Ini juga secara efektif tercapai dalam struktur LETS. Inventarisasi itu sendiri dengan sendirinya dapat merangsang minat dan keterlibatan masyarakat, dan membantu mereka untuk berbincang bersama.

Cara berpikir negara kesejahteraan yang dominan berarti bahwa orang akan semakin tidak menghiraukan sumber daya lokal, dan mencari dukungan dari tempat lain – biasanya dari pemerintah. Ini dapat melemahkan struktur-struktur masyarakat lokal, dan dalam semua kasus nilai jangka panjangnya meragukan melihat semakin meningkatnya keraguan mengenai kelangsungan negara kesejahteraan. Prinsip kemandirian memfokuskan perhatian pada apa yang dapat dilakukan dengan sumber daya lokal, dan juga memaksa orang untuk mempertanyakan: Bila ini tidak dapat dilakukan dengan sumber daya lokal apakah manfaatnya? Masyarakat yang mandiri akan berada dalam kedudukan yang jauh lebih baik dalam menghadapi masa depan ketidakpastian dan krisis. Maka dari itu pembangunan masyarakat harus bertujuan untuk menguatkan kemandirian masyarakat bila mungkin.

Masyarakat mandiri sempurna dalam dunia post industrial tidak mungkin diwujudkan, dan kemandirian maksimum yang masuk akal adalah tujuan yang lebih realistis. Namun demikian, inipun bahkan tidak dapat dicapai dengan segera, dan seperti tujuan-tujuan pembangunan masyarakat lainnya, juga membutuhkan proses perubahan yang panjang dan terus-menerus. Dalam jangka pendek, proyek-proyek pembangunan masyarakat harus selalu bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan mencari cara-cara agar kemandirian dapat diprakarsai dan didorong, bukannya menggunakan strategi-strategi yang mengurangi kemandirian dan meningkatan ketergantungan.

Kebebasan dari negara (Independence from state)

Prinsip self-reliance memunculkan persoalan mengenai hubungan dengan negara. Negara sebagai sponsor pembangunan masyarakat merupakan tradisi lama, dan respon alami pemerintah melihat kebutuhan pembangunan masyarakat yang dirasakan adalah membentuk sejenis program pembangunan masyarakat yang didukung negara. Namun demikian, prinsip kemandirian mengingatkan bahwa ini bukan merupakan arah yang tepat dan perlu, dan menunjukkan bahwa sponsor pemerintah terhadap pembangunan masyarakat mungkin sekali bukan menguatkan, tetapi justru melemahkan basis masyarakat. Untuk itu, masyarakat dan pekerja pembangunan masyarakat harus berpikir jernih sebelum memanfaatkan dana atau dukungan-dukungan pemerintah lainnya, atau berpartisipasi di dalam program-program yang disponsori oleh pemerintah.

Ini bukan untuk mengatakan bahwa dukungan pemerintah jangan sekali-sekali diterima. Kadang-kadang tidak ada alternatif lain yang realistis, dan dukungan pemerintah diperlukan untuk memulai proses pembangunan masyarakat; dalam kasus seperti itu sifat temporalnya harus ditekankan. Tetapi secara umum, semakin banyak yang dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa dana pemerintah, maka semakin baik.

Ini bertentangan dengan banyak pekerjaan pembangunan masyarakat tradisional, yang sangat tergantung dengan dana pemerintah, dan tentu saja pekerja pembangunan masyarakat yang dipandang baik adalah pekerja yang banyak mendapatkan dana dari pemerintah. Pendekatan pada pekerjaan pembangunan masyarakat seperti itu baik untuk penyediaan layanan-layanan masyarakat, tetapi tidak memajukan tujuan-tujuan umum pembangunan masyarakat yang lebih fundamental yang disarankan analisa sebelumnya. Maknanya lebih berarti bahwa masyarakat secara efektif menjadi tangan pemerintah, memenuhi agenda pemerintah, dan menyediakan layanan-layanan pemerintah ‘dengan harga murah’ (lihat Bab 1).

Pendekatan pembangunan masyarakat yang berusaha meminimalkan dana pemerintah dapat dikecam sebagai ‘bermain dalam genggaman tangan pemilik hak’, dengan mendorong pemerintah agar segera menyampaikan permohonan maafnya yang sudah siap atas pemotongan anggaran sosialnya dengan alasan bahwa program sebaiknya dijalankan oleh masyarakat-masyarakat yang otonom dan mandiri. Namun demikian, harus ditunjukkan pula bahwa bila masyarakat terlepas dari pemerintah maka akan mempunyai posisi yang jauh lebih kuat bila mengkritik pemerintah, mengusulkan alternatif-alternatif yang progresif atau radikal, dan bebas dari kontrol pemerintah, sedangkan kelompok yang menerima dana pemerintah pasti kebebasannya ini dikompromikan. Pihak yang berwenang, khususnya pemegang kekuasaan legislatif, jauh lebih takut pada tindakan/aksi masyarakat otonom yang bebas dan mandiri daripada dari kelompok-kelompok yang dapat dikontrol secara efektif melalui ikatan dana dari pemerintah. Karenanya, langkah ke arah pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah tidak boleh dipandang sebagai persekongkolan sayap kanan. Visi pembangunan masyarakat, bagaimanapun juga, berusaha untuk memberikan alternatif akhir pada pemerintah, dan ini, oleh karena itu, perlu untuk membebaskan diri dari hambatan-hambatan kerja dalam sistem pemerintah.

Sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti gereja, yayasan, dsb, sering kurang mengikat bila dibandingkan pemerintah, karena badan-badan pendanaan seperti itu sering lebih bisa menerima hak kekuasaan alternatif berbasis masyarakat. Bagaimanapun juga ini tidak mengancam keberadaan mereka saat itu sebagaimana ikatan dari pemerintah. Namun demikian, prinsip-prinsip kemandirian dan kebebasan yang sama akhirnya diberlakukan, dan menjadi keharusan bagi struktur berbasis masyarakat.

———-

semoga bermanfaat